Prosesi penandatanganan nota
kesepakatan antara UNS dengan Kraton Surakarta Hadiningrat.
SOLO, JURNALKREASINDO.com – Sejak kemerdekaan Nagara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamirkan, pada 17 Agustus 1945, kerajaan-kerajaan di Nusantara mengalami degradasi (kemunduruan), tidak sejahtera dan tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah. Untuk itu sebagian besar dari pemangku adat kerajaan nusantara, berharap mendapatkan kemajuan budaya.
Hal ini diutarakan KPH Dr Eddy Wirabhumi, SH. MM, Ketua Umum
Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) setelah menyerap aspirasi dari kerajaan-kerajaan
yang tersebar di seluruh Nusantara, sehingga arah kebijakan pembangunan kebudayaan
terjadi secara jelas. Karena sudah 79 tahun kerajaan-kerajaan ini kesulitan
mencari posisi dalam menyelesaikan kebijakan negara ini.
Sebab kerajaan nusantara ini sudah berdiri sejak ratusan
tahun sebelumnya. Misalnya, Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini sudah
berdiri sejak tahun 1745, sehingga perjuangannya terpaut 200 tahun dengan
kemerdekaan RI. “Dengan demikian, kerajaan-kerajaan ini bersama-sama mendirikan
bangsa dan negara ini” ungkap Kanjeng Wira
KPH Dr Eddy Wirabhumi, SH, MM, ketika memberikan paparanya dalam seminar kerjaan nusantara.
Pendirian negara ini dengan tujuan membentuk masyarakat yang
makmur, adil dan sejahtera, sementara yang dirasakan selama 79 tahun ini tidak
ada keadilan untuk mereka (kerajan di nusantara), tidak ada kesejahteraan dan
tidak ada kemaknuran. “Yang ada hanya degradasi terus bagi kerajaan-kerajaan tersebut,
memang ada satu, dua yang mendapatkan
keadilannya, tetapi mayoritas tidak mendapatkanya” tandasnya
Tidak Mundur
Oleh karena itu, para raja dan sultan yang hadir di Solo ini
bukan hanya silaturahmi dan mendatangi seminar Kerajaan Nusantara yang
mengusung tema Peran Kerajaan Nusantara
Menyongsong Indonesia Emas 2045, pada Minggu (15/12.2024), di Ballroom UNS
Tower saja, tetapi dalam seminar yang
juga ada penyampaian dari Slameto Dwi Martono, selaku Staf Ahli Bidang Hukum
Agraria dan Masyarakat Adat, Kementerian ATR BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional).
Tentu diharapkan tidak mundur terlalu jauh, tetapi sekarang
sudah saatnya, kata Kanjeng Wira, kalau kemarin keliru, mulai sekarang harus
benar. Bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah, dari kerajaan-kerajaan yang
ikut mendirikan negara ini, supaya pada saat ini menuju kemakmuran,
kesejahteraan dan keadilan. “Kalau ini tercapai kan pemerintah juga ikut makmur”
tegasnya
Para petinggi dan peserta seminar
berfoto bersama, sebelum acara dimulai.
Kerajaan-kerajaan nusantara ini akan menyampaikan secara
utuh, mengajukan konsep kolaborasi yang nyata. “Jadi jangan menjadi pembicaraan
dijalanan yang gak jelas. Artinya, kalau masalah kebudayaan kita bicara dengan
menteri kebudayaa, kalau bicara tentang pertanahan ya dengan menteri
pertanahan, sehingga harus sesuai dengan bidangnya” papar Kanjeng Wira
Pemegang Saham
Dalam seminar kerajaan nusantara itu, bertindak sebagai
narasumber, diantaranya, Dr Ir Zaenal Slameto Dwi Martono selaku Staf Ahli
Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementrian ATR BPN, Dr Ir Zaenal
Pulang Dewan Pakar MAKN yang kini menjabat Rektor Univ Balikpapan, Prof Warto
Guru Besar Ilmu Budaya, serta Pamardi Budaya Kraton Surakarta Sahid Hadinagoro.
Pada kesempatan itu, Gusti Kanjeng Ratu ( GKR) Dra.Wandansari
Koes Moertiyah, MPd pengageng Sasono Wilopo Kraton Kasunanan Surakarta dalam
sambutanya menyatakan, puluhan bangsawan maupun raja-raja se Nusantara berharap
di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini kerajaan yang mempunyai andil
sangat besar atas terbentuknya NKRI , mendesak pemerintah agar berkolaborasi
dengan kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara.
“Sudah 79 tahun sejak menyerahkan kekuasaan kerajaan,
kekayaan aset kerajaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dengan harapan
kerajaan diperlakukan secara adil untuk mendapatkan kesejahteraan lebih di
negara Republik Indonesia, jangan sampai harapan tinggal harapan” ujar Gusti Wandansari
sembari menambahkan, MAKN sebagai pemegang saham Republik ini menagih janji agar
pemerintah lebih memperhatikan. (Hong)
