Suasana para narasumber FGD yang
digelar UTP Surakarta, di Kampus II tersebut.
SOLO,JURNALKREASINDO.com
- Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, pada Senin (22/22/2025) menggelar focus group
discussion (FGD), di Kampus II. Kegiatan ini jadi ruang dialog antara perguruan
tinggi swasta (PTS), pemerintah, dan DPR RI untuk merumuskan arah kebijakan
pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan.
Rektor UTP Surakarta, Prof. Dr Winarti, MSi menjelaskan, kebijakan
pemerintah selama ini kurang berpihak pada PTS kecil. Bantuan lebih banyak
mengalir ke perguruan tinggi besar, sedangkan PTS baru bisa berjalan stabil
jika memiliki sekira 5.000 mahasiswa. “Kami berterima kasih, karena kegiatan
ini difasilitasi melalui kolaborasi Kemendikti Saintek dan Komisi X DPR RI,” ujarnya
Dikatakan Winarti, , jumlah sumbangan pemerintah untuk PTS,
justru lebih sedikit dibandingkan bantuan untuk perguruan yang sudah besar yang
memiliki mahasiswa banyak. “Padahal PTS yang kecil itu pinginya juga besar,
kalau pemerintah menginginkan PTS- PTS kecil tumbuh menjadi besar mestinya
kebijakannya tidak seperti itu” paparnya
Karena yang justru membutuhkan bantuan-bantuan itu PTS yang kecil,
tetapi meski demikian bantuan yang sudah
diberikan, juga terima kasih, karena sudah bisa digunakan untuk pnyelenggaraan
kegiatan ini. “Kegiatan ini murni dari bantuanirjen Riset dan pengembangan,
bersama Komisi X DPR RI” tegasnya
Serah terima cinderamata dari UTP
Surakarta yan g diberikan oelh Prof. Dr Winarti, MSikepada para narasumber.
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Harun
Joko Prayitno menyatakan, memang ada perbedaan mendasar dari sisi pendanaan di
perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS, sehingga pemerintah kedepan bisa melakukan
perubahan. “ Untuk PTN juga diberikan kemudahan membuka program studi (prodi)
baru” katanya
Lain dengan PTS yang lebih dulu harus melalui proses panjang,
paling tidak delapan sampai sembilan tahun. Maka dari itu keberpihakan
kebijakan tersebut, kedepan harus
menyeimbangkan aspek kuantitas dan kualitas. Sudah saatnya PTN bermain dikualitas,
bukan sekadar kuantitas. Sehubungan dengan hal itu diperlukan setiap PT
mestinya terus membangun mutu pendidikanya.
Sementara itu, Dr. Yuliatmono mengatakan, dari beberapan
hambatan-hambatan yang dialami beberapa perguruan tinggi sudah ditampung dan
dipahami oleh komisi X, DPR RI. Untuk itu pihaknya sedang berupaya keras.”Karena
faktor itu, kami akan bantu melalui beberapa kemeterian terkait dengan
pendidikan dan kebudayaan” tuturnya
Diaharpakan nantinya, kemeterian itu bisa bersinergi dan Komisi
X AKAN berada dibelakang PTS. Tetapi di
Indonesia itu hampir 4.000 lebih, sedangkan yang PTN itu hanya sekitar dua
ratusan, sisanya PTS. “Namun penrimaan mahasiswanya itu tidak dibatasi, maka
dari itu PTN akan kami atur regulasinya dalam penerimaan mahasiswa, sehingga
PTS kini harus bebenah” tegasnya. (Her)
