Ratusan Seniman Kirab di CFD, Serukan Solo Kota Budaya Tanpa Gedung Kesenian

 

Ratusan Ratusan seniman, budayawan, dan warga masyarakat turun ke jalan disepanjang Jl.Slamet Riyadi, menyerukan segera dibangunya Gedung Kesenian di Solo.

SOLO, JURNALKREASINDO.com - Ratusan seniman, budayawan, dan warga masyarakat turun ke jalan disepanjang jalan Slamet Riyadi pagi Minggu (26/7/2026) mereka menyuarakan rasa kecewanya, karena sebutan Solo Kota Budaya namun tidak memiliki Gedung Kesenian. “Kami protes kepada pemerintah, agar Pemkot segera merealisasikan pembangunan gedung kesenian” kata Ketua Forum Budaya Mataram (FBM), BRM Dr. Kusumo Putro, SH,MH, Sambil Mengatakan kiran ini menjadi simbol kreativitas seni di Solo masih harus ‘berjalan kaki’ mencari ruang ekspresi, padahal mestinya pemerinta memfasilitasi ruang yang layak dan memadai, untuk membangunkan gedung kesenian.

Kusumo menegaskan, tanpa ruang pertunjukan atau ketiadaan gedung kesenian telah menempatkan Solo dalam kondisi krisis identitas. slogan ‘Kota Seni dan Budaya’ saat ini terasa kosong tanpa dukungan infrastruktur.“Kami memiliki keraton, punya batik, punya ribuan seniman berbakat, tapi tidak ada satu pun gedung milik Pemkot yang bisa menaungi mereka secara permanen,” tegas Kusumo dengan nada geram dan kecewa

Keberadaan  gedung kesenian sudah masuk tahap sangat mendesak. Tanpa ruang pertunjukan yang layak, regenerasi seniman terancam stagnan, dan karya-karya lokal sulit mendapatkan panggung yang setara dengan standar nasional maupun internasional. Aspirasi dari Jalanan dengan cara Kirab di CFD (Car Free Day) ini dipilih sebagai medium protes yang santun namun tegas. Dengan melibatkan elemen musik gamelan, para seniman ingin menunjukkan, bahwa kekayaan budaya Solo adalah aset nyata yang membutuhkan rumah.

Kebijakan Konkret

Para peserta berharap,  suara dari jalanan ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dalam APBD maupun perencanaan tata ruang kota. Mereka menuntut agar pembangunan gedung kesenian tidak lagi hanya menjadi wacana tahunan, melainkan direalisasikan dalam waktu dekat. Menunggu Kepedulian Pemimpin Daerah, merupakan ketertinggalan dalam hal infrastruktur seni menjadi catatan penting bagi kepemimpinan daerah saat ini.

Para seniman dan budayawan memprotes kebijakan pemerintah dengan santun, sebagai budaya warga Solo yang tetap dilestarikan. 

Kirab di CFD sebagai pengingat keras: seni tidak bisa hidup hanya dari semangat pelakunya, tetapi butuh atap, panggung, dan perhatian serius dari pemangku kebijakan. Tanpa itu, gelaran budaya sehebat apa pun hanya akan menjadi euforia sesaat di atas aspal jalanan. Gedung kesenian bukan sekedar fasilitas fisik, melainkan ruang hidup bagi kebudayaan itu sendiri untuk melahirkan ide dan gagasan, sekaligus laboratorium bidang seni budaya agar bisa diuji dan di kembangkan.

Kusumo juga menyampaikan, para seniman Solo saat ini masih terpaksa memanfaatkan emperan toko di sepanjang Jalan Gatot Subroto (Gatsu) sebagai panggung pertunjukan. Kondisi ini, menurutnya, adalah bukti paling otentik bahwa Kota Solo hingga kini belum memiliki gedung kesenian milik pemerintah kota yang representatif. Ia menekankan bahwa meskipun Solo menyandang predikat “Kota Seni dan Budaya” serta merupakan daerah pemilihan Wakil Presiden RI, infrastruktur pendukung bagi ekosistem seni masih sangat minim.

“Jangan hanya bangga dengan slogan ‘Kota Seni’. Lihatlah faktanya: para musisi dan seniman kita masih harus bernyanyi di pinggir jalan, di emperan toko Gatsu, karena tidak ada rumah budaya yang layak untuk mereka bernaung,” tegas Kusumo Putro. Jalan Gatot Subroto memang dikenal sebagai koridor kreatif dengan mural-mural ikoniknya. Namun, keberadaan seniman jalanan di sana lebih disebabkan oleh ketiadaan alternatif ruang pertunjukan indoor yang memadai, bukan semata-mata pilihan estetika. Kusumo menilai hal ini memalukan bagi sebuah kota yang seharusnya menjadi barometer kebudayaan nasional.

Tanpa gedung kesenian yang permanen, regenerasi seniman terhambat, karya-karya lokal sulit mendapatkan apresiasi yang setara, dan banyak talenta potensial yang akhirnya memilih bermigrasi ke kota lain yang lebih peduli terhadap infrastrukturnya. Melalui FBM, Kusumo Putro kembali mendesak Pemerintah Kota Solo agar segera merealisasikan pembangunan gedung kesenian dalam prioritas anggaran dan tata ruang kota. Menurutnya, ini bukan lagi soal kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga martabat para pelaku seni dan identitas budaya Solo itu sendiri. (Hong)