Tuntas Subagyo (nomor tiga dari kiri)
dan Sigit Prakoso (paling kanan), ketika memberikan keterangan pers.
SOLO (JURNALKREASINDO.COM) – Awalnya gerakan massa Tikus Pithi Hanata Baris, sebagai relawan pendukung salah satu calon pasangan Bagyo Wahyono-Supardjo (Bajo) dalam ajang Pilwalkot Solo lewat jalur Independen.
Dari sanalah sekelompok massa yang dipimpin Tuntas Subagyo
itu bakal mendeklarasikan partai politik Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). “Pendirian
partai ini murni milik warga masyarakat biasa, tidak ada tokoh nasional dalam
partai ini” kata Tuntas Subagya, yang dalam partai PKR selaku Ketua Umum
Partai Kedaulatan Rakyat ini bakal di deklarasikan, pada
Kamis (28/10/2021) bertepatan dengan
Hari Sumpah Pemuda. Karena sesuai peraturan pemerintah, kegiatan akan berlangsung
terbatas dan memberlakukan Prokes ketat.
Deklarasi ini akan berlangsung di Hotel Adhiwangsa, Solo.
Ungkapan tersebut diutrakan Tuntas didampingi SekretarisJjendral (Sekjen) PKR,
Sigit Prakoso kepada dalam jumpa pers, pada Senin (25/10/201), di salah satu
rumah makan di Solo.
19 Provinsi
Tuntas mengaku, membuat dan mendirikan Parpol dengan cabang 34 provinsi di seluruh Indonesia bukan
pekerjaan yang mudah. Namun dengan tekad dan semangat yang kuat, kini sudah
mencapai 19 provinsi dalam waktu 2 bulan belakangan ini.
"Sehingga kami optimis pada bulan Desember 2021 ini
kami mampu memenuhi 34 provinsi dari Sabang sampai Meuroke” katanya, sembari
menambahkan, semua ini digerakkan dari bawah, dengan demokrasi bernuansa baru dalam
demokrasi dan perpolitikan Indonesia.
Dengan demikian, nantinya PKR akan menjadi penengah dan pengarah
politik pada pemilu 2024. Buktinya, dalam waktu singkat telah terbentuk 19
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) (pengurus provinsi), dan 267 DPD (Kabupaten/kota).
Dana Mandiri
Ditargetkan usai deklarasi sampai akhir tahun sudah bisa
memenuhi target syarat mendaftar di Kemenkumham. Untuk dana partai, Tuntas
mengaku seluruhnya diusahakan mandiri anggota. Hal itu justru menggembirakan,
karena respon masyarakat cukup antusias membentuk pengurus dan kantor, di tiap
propinsi dengan model gotong royong.
Sigit Prakoso, selaku Sekjen PKR menambahkan, PKR baru dua
bulan melaksanakan operasional, diawali inventarisasi pergerakan politik di
Indonesia, dari 34 propinsi sudah ada 19 propinsi. Target akhir Desember 2021
tuntas.
Selanjutnya Sigit mengatakan, sesuai aturan Kemenkumham
partai harus memenuhi persyaratan, diantaranya memiliki kepengurusan di 34
propinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. "Targetnya
Desember selesai dan awal Januari dibawa ke Kemenkumham untuk verifikasi,"
paparnya
Sigit mengatakan, pembentukan pengurus di daerah tidak
mengalami kesulitan, utamanya diluar Jawa terlihat lebih maksimal. "Wilayah
yang jadi barometer propinsi Aceh, Makassar dan NTT sudah terbentuk
kepengurusan hingga tingkat ranting." katanya.
Sampai saat ini pengurus propinsi yang sudah terbentuk,
yakni di DKI Jakarta, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Aceh, Sumbar, Sumsel,
Sumut, Lampung, Papua, Papua Barat, Sulsel, Sulteng, Maluku Utara, Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara ( Kaltara). (Njar)
