Dr HM Kalono, SH. Msi, pengacara
kondang dari Solo.
SOLO,
JURNALKREASINDO.com – Merespon kekecewaan Putra Mahkota Kraton Kasunanan
Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro tentang
penyesalannya bergabung dengan Republik, Dr HM Kalono, SH. Msi pengacara
kondang ini kepada sejumlah wartawan mengungkapkan, semua itu merupakan teguran
terhadap pemerintah RI yang dinilai tidak menjalankan amanah dari para
leluhurnya.
Diberitakan sebelumnya, ungkapan KGPAA Hamangkunegoro itu
tertera di unggahan Instagram @kgpaa Hamangkunegoro miliknya. Dimana disana
tertulis, kekecewaannya untuk gabung
dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Nyesel Gabung Republik, Percuma Republik kalau
cuma untuk membohongi.
Dari unggahan itulah, maka menjadi kontroversial sehingga ramai menjadi perbicangan hangat di dunia maya alias media sosial. Bahkan para nitizen tak pelak lagimemberikan tanggapan yang beraneka ragam, sekaligus ungkapan ini menjadi viral. Misalnya, salah satu akun yang mengunggah ulang screenshot tersebut adalah @helmi_stbd.
Kraton Surakarta Hadiningrat yang
pertama kali bergabung dengan NKRI, menyerahkan aset dan wilayahnya.
Lebih jauh Kalono mengatakan, terkait dengan hal ini perlu
diingat sejarah berdirinya NKRI ini, memiliki wilayah yang luas sekali mulai
dari Sabang sampai Merauke itu, merupakan kontribusi dari kerajaan-kerajaan di
Indonesia. Mulai dari timur (Kerajaan Tidore) sampai barat (Kerajaan Samodra
Pasai) di Aceh. “Salah satunya yang memiliki kontribusi besar, adalah Kraton
Kasunanan Surakarta” tandasnya
Kerajaan ini menyerahkan wilayah kekuasaanya yang sangat
luas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau yang terjadi
sekarang ini adanya korupsi yang luar biasa, bahkan rakyat tanahnya banyak
dirampas begitu saja. Maka sudah sepantasnya kalau kerajaan-kerajaan itu merasa
kecewa. “Jadi kalau Putra Mahkota Kraton Surakarta sebagai pewaris tahta
kerajaan Mataram Islam merasa kecewa sudah sewajarnya” ujar Kalono lagi
Maka dari itu, semesti menjadi koreksi dari Pemerintah RI
yang sekarang berkuasa, sebab ini amanah dari banyak kerajaan. Jadi kalau
kemudian pemerintah tidak bisa memberantas korupsi dan mensejahterakan
masyarakat, ini merupakan bencana besar. “Maka seharusnya semua putra-putra
pewaris tahta kerajaan ikut berteriak, namun mungkin tidak semuanya memiliki
kemampuan untuk berteriak” tegasnya
Jadi sebenarnya kerajaan – kerajaan itu pantas menagih kepada
pemerintah RI, sejarah ini seharusnya bisa diketahui seluruh rakyat Indonesia,
terutama generasi melinial. Hal ini dilakukan agar amanah yang diwariskan dari
leluhur bisa kembali lurus, karena tujuan berdirinya negara ini untuk
menyejahterakan rakyat. “Bukan sebalinya, mensejahterakan satu keluarga atau
hanya konglomerat, jadi bukan wilayah negara Republik Indonesia ini, malah
diserahkan kepada asing atau aseng” pungkasnya. (Hong)
