Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,
ditengah-tengah para panelis dialog terbuka calon pemimpin bangsa, di UMS.
SOLO (JURNALKREASINDO.COM) - Bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, dalam menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di UMS mengatakan, masyarakat khawatir ada UU ITE yang memprosesnya, maka bila mereka terpilih, UU yang membelenggu kebebasan berpendapat itu bakal direvisi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta (2017 - 2022) menilai Indonesia
hari ini mengalami kemunduran di dalam kegiatan negaraan dan demokrasi.
"Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022, indeks kebebasan pers
turun, indeks persepsi korupsi turun," papar Anies sembari menambahkan,
pihaknya menawarkan solusi untuk masalah tersebut.
Anies dalam orasi kebangsaannya memaparkan, bagi sekolah hingga universitas swasta yang kini masih menghadapi berbagai masalah, terutama soal finansial. "Bila saya terpilih presiden, sekolah-sekolah swasta, universitas swasta, dibebaskan dari PBB (Pajak Bumi Bangunan). PBB atas tanah mereka, 0, harus 0," kata Anies yang disambut tepuk tangan bergemuruh dari ribuan yang hadir
Ketika Anies Baswedan, memberikan
paparannya di Adutorium UMS tadi pagi.
Menurut Anies , tanpa ada kampus swasta, sekolah swasta,
masyarakat tidak mampu menyekolahkan anak-anak Indonesia. Sebelum negara
Indonesia berdiri, sekolah swasta di bawah payung Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama telah berhasil menyekolahkan ribuan hingga jutaan anak didik, lembaga
pendidikan ini telah berjuang, jadi harus diapresiasi negara.
Prinsip Keadilan
Cara negara bayar balik sekolah, kampus, semua yang sifatnya
sosial, termasukk rumah sakit yang sifatnya sosial, 0 PBB-nya. Anies awalnya bicara soal Pembukaan UUD 1945.
Dia menegaskan, Pembukaan UUD 1945 itu menggambarkan republik Indonesia berdiri
bukan hanya untuk mengusir kolonialisme saja.”"Republik ini didirikan?
Karena kolonialisme bertentangan dengan prinsip keadilan” katanya
Jadi, republik ini
didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan yang kalimat terakhir dalam Pembukaan UUD 1945,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kalimat penutup di dalam
pembukaan .”Itu intisari mengapa kita merdeka, bukan sekadar menggulung
kolonialisme, tapi menggelar keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia," jelasnya
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
mnerima sertifikat, sebagai anggota kehormatan PP Muhammadiyah.
Ungkapan itu diutarakan, ketika Anies dan Cak Imin memaparkan
visi dan misinya di acara diskusi tersebut, pada Rabu (22/11/2023) di Edutorium
UMS, Solo. Visi dan misinya mengusung perubahan. Dia menegaskan, apa yang diusung
olehnya dan Gus Imin bukan sekadar perubahan. "Ikhtiar kita untuk
melakukan perubahan bukan sekadar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang
lebih adil.” tandasnya
Indonesia Lebih
Setara
Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang memberikan
kesempatan yang setara bagi semua. Prinsip keadilan, adalah prinsip utama yang
kami hendak bawa. Ini yang nanti akan diterjemhkan dalam berbagai kebijakan. Kemudian,
Anies membahas terkait alasannya menuju pada prinsip keadilan. Sehubungan
dengan ini, Indonesia dimulai menjadi
sebuah bangsa sejak tahun 1928.
"Izinkan saya tengok sedikit perjalanan bangsa kita,
bila kita tengok perjalanan bangsa ini, dimulai dengan kita menyepakati menjadi
satu bangsa, tahun 1928 berbagai suku dan budaya menyepakati kami menjadi
bangsa Indonesia dan kesepakatan bangsa Indonesia, itu disepakati dengan bahasa
persatuan bahasa Indonesia," paparnya
"Kalau waktu itu kita nggak sepakati bahasa persatuan,
mungkin di kampus kampus Muhammadiyah yang mahasiswanya brasal dari berbagai suku,
budaya dan bahasa dari mana-mana, sehingga akan kesulitan dalam menerima mata
kuliah maupun berinterksi satu dengan yang lain, maka bangsa Indonesia harus
belajar bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia” lanjutnya.
Ketika disinggung mengenai isu nasional tentang pembangunan Ibu Kota
Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Anies menjelaskan, menurutnya IKN bakal metimbulkan ketimpangan baru. Mestinya, pembangunan insprastuktur itu harus pemerataan.
“Daerah yang kecil, dibesarkan dan daerah yang mundur dimajukan” pungkasnya. (Hong)
